Andi Yakub Paparkan Aspirasi Warga Sebatik dalam Rapat Strategis Bersama Deputi I KSP

Jakarta – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Yakub, S.Kep., Ns., menyuarakan langsung aspirasi masyarakat perbatasan dalam rapat strategis lintas kementerian/lembaga yang digelar oleh Deputi I Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP) pada Selasa (14/5).

Dalam forum ini, ia menekankan pentingnya percepatan pengaktifan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik sebagai bentuk nyata kehadiran negara di wilayah terluar.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung Bina Graha, KSP, dipimpin oleh Plt. Deputi I KSP Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi, S.IP., MBA., M.Han., dan dihadiri oleh pejabat tinggi dari berbagai instansi, antara lain BNPP, Kemenko Polhukam, Kemlu, Kemhan, Kementerian PUPR, TNI, Polri, dan Imigrasi.

Dalam paparannya, Andi Yakub mengungkapkan berbagai persoalan krusial di Pulau Sebatik, mulai dari meningkatnya penyelundupan narkoba, perdagangan orang, hingga peredaran barang ilegal, yang diperparah oleh ketiadaan jalur keluar-masuk resmi. Ia menegaskan bahwa pengoperasian PLBN tidak hanya berfungsi sebagai kontrol perbatasan, namun juga sebagai simbol kehadiran dan perlindungan negara.

“PLBN bukan hanya bangunan megah, tapi simbol kehadiran negara di tapal batas. Masyarakat Sebatik sudah terlalu lama menjaga perbatasan dengan keterbatasan. Kami berharap negara hadir tidak hanya lewat fisik, tapi juga lewat sistem dan perlindungan yang nyata,” ujarnya.

Ia merinci empat poin aspirasi masyarakat Sebatik:

1. PLBN adalah wajah negara, bukan sekadar bangunan.

2. Perlu skema perdagangan lintas batas yang sah dan pro-rakyat.

3. Perlunya keadilan pembangunan bagi warga yang setia pada NKRI

4. Ajakan kolaborasi lintas sektor agar PLBN Sebatik segera berfungsi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Utama BNPP Komjen Pol. Makhruzi Rahman menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah belum terintegrasinya pelabuhan domestik Tarakan dengan sistem PLBN serta belum lengkapnya infrastruktur keimigrasian. Di sisi lain, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kemlu, Adreano Erwin, menyatakan perlunya pendekatan diplomatik, khususnya untuk menjalin kesepakatan Border Crossing Agreement (BCA) dengan negara bagian Sabah, Malaysia.

Laksamana Pertama TNI Anis Rusdiyono dari Kementerian Pertahanan menegaskan dimensi strategis PLBN dari sisi pertahanan. “Ini bukan hanya soal pelayanan sipil, tetapi juga menyangkut masa depan pertahanan negara di perbatasan,” ujarnya.

Pihak Imigrasi, melalui Asisten Deputi Bidang Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian, Pramella Yunidar Pasaribu, menyatakan kesiapan penuh mendukung pengaktifan PLBN Sebatik.

Plt. Deputi I KSP Letjen (Purn) Hilman Hadi menutup rapat dengan penegasan bahwa PLBN Sebatik akan dijadikan pilot project nasional dan ditargetkan berfungsi pada 2025. Ia juga memastikan akan dilakukan kunjungan lapangan bersama pemda setempat dalam waktu dekat serta memerintahkan seluruh pihak untuk mempercepat implementasi hasil rapat.

“Ini bukan lagi soal perbatasan, tapi tentang rasa keadilan bagi warga negara. Kami berterima kasih atas komitmen semua pihak, dan berharap langkah besar ini menjadi awal yang nyata bagi masa depan Sebatik dan Indonesia,” tutup Andi Yakub.

*A,A