Satu Tahun Pemerintahan Bupati Nunukan, HMI Ingatkan Pembangunan Perbatasan

• NUNUKAN – Menjelang genap satu tahun pemerintahan Bupati di Kabupaten Nunukan, dinamika pembangunan di kawasan perbatasan pedalaman kembali mengemuka. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Nunukan (HMI) mengingatkan adanya ketimpangan pembangunan yang dinilai belum terurai, terutama di wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Ketua Umum HMI Cabang Nunukan, Andi Baso, menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada laporan administratif semata. Menurutnya, penilaian publik harus berpijak pada kondisi riil di lapangan, seperti infrastruktur dasar, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta konektivitas antarperkampungan di kawasan perbatasan pedalaman.

“Perbatasan bukan halaman belakang. Kawasan itu merupakan beranda negara. Jika pembangunan masih tertinggal, maka pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan serius. Jangan sampai ketimpangan terus dibiarkan dan menjadi beban panjang,” ujar Andi Baso saat memberikan keterangan di Nunukan.

Ia mengakui sebagian kewenangan pembangunan berada di tangan pemerintah pusat dan provinsi. Namun demikian, menurutnya, kepemimpinan daerah tercermin dari kemampuan memperjuangkan anggaran serta program lintas pemerintahan secara aktif dan terukur. Dalih keterbatasan kewenangan, kata dia, tidak cukup menjawab keresahan masyarakat yang masih menghadapi keterisolasian dan minimnya sarana publik.

“Sejarah akan mencatat keberanian pemimpin memperjuangkan rakyat di tapal batas, bukan banyaknya alasan administratif. Pemerintah daerah dan DPRD perlu menunjukkan keberpihakan melalui kebijakan anggaran dan pengawasan yang berpihak pada percepatan pembangunan perbatasan,” tegasnya.

Sikap dan Pandangan HMI Cabang Nunukan

HMI Cabang Nunukan menyampaikan sejumlah poin sikap sebagai berikut:

1. Wilayah perbatasan pedalaman harus menjadi prioritas strategis pembangunan daerah, bukan sekadar wacana atau agenda pelengkap menjelang momentum politik.

2. Eksekutif daerah dituntut menunjukkan kepemimpinan yang aktif dan berani dalam memperjuangkan anggaran, program, serta kebijakan ke pemerintah pusat dan provinsi secara konsisten.

3. DPRD Kabupaten Nunukan memikul tanggung jawab politik dalam memastikan fungsi anggaran, pengawasan, dan representasi benar-benar berpihak pada percepatan pembangunan wilayah perbatasan pedalaman.

4. Ketimpangan pembangunan yang terus berulang berpotensi menjadi beban politik jangka panjang karena dapat melahirkan ketidakpuasan publik serta menurunnya kepercayaan terhadap institusi daerah.

5. HMI Cabang Nunukan menegaskan posisinya sebagai kekuatan sosial yang independen dan kritis, siap mendukung langkah nyata pemerintah daerah yang berpihak pada pemerataan pembangunan, sekaligus mengingatkan jika komitmen tersebut bergeser dari kepentingan rakyat.

Menjelang genap satu tahun masa jabatan Bupati Nunukan, Andi Baso menilai tidak pantas lagi pemerintah daerah bersembunyi di balik alasan administratif. Menurutnya, kawasan perbatasan pedalaman akan menjadi tolok ukur paling terbuka dalam menguji keberanian politik pemerintah daerah bersama DPRD.

“Sejarah tidak mencatat panjangnya daftar alasan, melainkan siapa yang berdiri di garis depan memperjuangkan rakyat perbatasan dan siapa yang memilih tetap tenang di lingkar kekuasaan,” pungkasnya.

*Taufik/KS