Bukan Sekadar Mengatur Lalu Lintas, Satlantas Polres Nunukan Hadir Melayani Masyarakat
7 November 2026,
14:31
WIB
NUNUKAN – Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Nunukan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Krayan Timur Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Camat Krayan Timur, Long Umung, Selasa (10/2/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Nunukan Dr. Andi Muliyono, S.H., M.H., Ketua Komisi II Andi Fajrul, S.H., Ketua Komisi III Ryan Antoni, S.S., M.A., serta Sekretaris Komisi II Ramsah.
Kehadiran unsur pimpinan komisi DPRD Nunukan ini menjadi wujud komitmen lembaga legislatif dalam menyerap dan mengawal langsung aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kecamatan Krayan Timur yang masih dihadapkan pada tantangan geografis dan keterbatasan akses infrastruktur.
Dalam forum Musrenbang tersebut, berbagai usulan prioritas pembangunan disampaikan oleh pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan kelompok masyarakat. Usulan mencakup pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas jalan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat perbatasan.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Dr. Andi Muliyono, menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk memastikan arah perencanaan pembangunan benar-benar berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Ia mengingatkan agar program pembangunan tidak terjebak pada pola lama atau program berulang yang kurang tepat guna.
“Perlu ada intervensi aktif dari masyarakat adat, ketua adat, tokoh agama, serta seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Krayan. Wilayah ini membutuhkan perlakuan khusus karena merupakan beranda terdepan NKRI di perbatasan Indonesia–Malaysia. Pembangunan harus berkeadilan dan berkemanusiaan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul menekankan pentingnya perhatian serius terhadap sektor ekonomi kerakyatan, pertanian, dan ketahanan pangan di Krayan Timur. Menurutnya, potensi lokal yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan akses dan distribusi.
Ketua Komisi III DPRD Nunukan Ryan Antoni turut menyoroti urgensi pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, terutama jalan penghubung antarwilayah, sebagai kunci membuka keterisolasian Krayan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan Ramsah menyampaikan bahwa seluruh masukan dan usulan dalam Musrenbang akan dicatat dan diperjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Nunukan serta kebijakan nasional pembangunan wilayah perbatasan.
Musrenbang RKPD Kecamatan Krayan Timur Tahun 2026 diharapkan mampu menghasilkan rumusan program pembangunan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan utara Indonesia.
*Andi Mul./ks
