Bukan Sekadar Mengatur Lalu Lintas, Satlantas Polres Nunukan Hadir Melayani Masyarakat
7 November 2026,
14:31
WIB
KRAYAN TIMUR – Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Nunukan menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Krayan Timur Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Camat Krayan Timur, Long Umung, Selasa (10/2/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi I Dr. Andi Muliyono, S.H., M.H., Ketua Komisi II Andi Fajrul, S.H., Ketua Komisi III Ryan Antoni, S.S., M.A., serta Sekretaris Komisi II Ramsah. Kehadiran unsur pimpinan komisi DPRD ini menjadi bentuk komitmen legislatif dalam mengawal langsung aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan.
Musrenbang RKPD merupakan forum strategis tahunan dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam forum tersebut, pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan kelompok masyarakat menyampaikan berbagai usulan prioritas pembangunan.
Sejumlah kebutuhan mendesak menjadi perhatian, mulai dari pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas jalan antar desa, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Dr. Andi Muliyono, S.H., M.H., menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin tanpa perubahan nyata. Ia mengingatkan agar program pembangunan tidak hanya “memutar lagu lama” atau mengulang kegiatan yang kurang tepat guna.
“Musrenbang adalah forum strategis untuk memastikan perencanaan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat. Jangan lagi memutar lagu lama dengan program berulang yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat, ketua adat, tokoh agama, serta seluruh stakeholder dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Krayan. Menurutnya, kolaborasi lintas unsur menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan berkeadilan.
Lebih lanjut, Dr. Andi Muliyono,S.H.MH menyampaikan bahwa Krayan sebagai beranda terdepan NKRI di wilayah paling utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memerlukan perlakuan khusus dalam kebijakan pembangunan.
“Krayan adalah wajah terdepan Indonesia. Sudah seharusnya ada perlakuan khusus dalam pembangunan, yang berkeadilan dan berkemanusiaan, mengingat tantangan geografis dan keterbatasan akses yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
DPRD Nunukan, lanjutnya, akan mengawal hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Krayan Timur agar dapat terakomodasi secara maksimal dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2026, sehingga aspirasi masyarakat perbatasan benar-benar terwujud dalam program pembangunan nyata.
*Versi kabarsebatik.com
