Pastikan Proyek Sesuai Target, Pimpinan Komisi DPRD Nunukan Sidak di Pulau Sebatik

SEBATIK – Jajaran pimpinan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek pembangunan infrastruktur vital di Pulau Sebatik, Minggu (2/2/2026).

Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Nunukan DR Andi Mulyono, SH, MH, Ketua Komisi II Andi Fajrul, SH, serta Ketua Komisi III Ryan Antoni, didampingi Ramsah, Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan. Kegiatan lintas komisi ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan proyek fisik yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai spesifikasi teknis, kualitas yang ditetapkan, serta target waktu penyelesaian yang telah direncanakan.

Fokus Infrastruktur dan Pelayanan Dasar

Dalam kunjungan lapangan tersebut, DPRD Nunukan meninjau langsung tiga titik utama yang dinilai strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat Pulau Sebatik.

Pertama, proyek box culvert dan drainase. Tim DPRD mengecek pengerjaan infrastruktur pengendali banjir yang berfungsi memperlancar aliran air di kawasan permukiman warga. Legislator menekankan pentingnya penggunaan material berkualitas agar bangunan memiliki daya tahan jangka panjang.

Kedua, pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah. Sektor pendidikan menjadi perhatian khusus DPRD. Sidak dilakukan untuk memastikan progres pembangunan ruang kelas dan sarana pendukung berjalan sesuai rencana, sehingga proses belajar-mengajar tidak terganggu akibat keterlambatan proyek.

Ketiga, Rumah Sakit Pratama Sebatik. Sebagai fasilitas kesehatan rujukan utama di wilayah perbatasan, RS Pratama Sebatik menjadi sorotan utama. Dewan mengecek kesiapan fisik bangunan, kelengkapan fasilitas, serta sarana penunjang lainnya guna memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat berjalan optimal.

DPRD Tegaskan Fungsi Pengawasan

Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan, Ramsah, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja mitra kerja pemerintah daerah.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD yang dikucurkan untuk pembangunan di Sebatik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terutama sektor kesehatan dan pendidikan, karena itu adalah pelayanan dasar yang tidak boleh tertunda,” ujar Ramsah di sela-sela sidak.

Ia menambahkan, DPRD Nunukan tidak segan mengambil langkah lanjutan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi riil di lapangan.

Ke depan, DPRD berencana memanggil dinas terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP) jika ditemukan temuan yang memerlukan klarifikasi maupun perbaikan, sebagai bentuk komitmen mengawal pembangunan di wilayah perbatasan agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan berkualitas.