Musdes Balansiku Dorong Transparansi Keuangan dan Penguatan Ekonomi Desa

Pemerintah Desa Balansiku menggelar Musyawarah Desa (Musdes) secara terbuka sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa serta pengambilan keputusan strategis yang berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Musdes yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Balansiku, Armansyah, ini menjadi forum resmi penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa Tahun Anggaran 2025 sekaligus ruang dialog antara pemerintah desa dan masyarakat.Selasa(03/02).

Dalam laporan yang disampaikan Armansyah, total Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Desa Balansiku Tahun 2025 tercatat sebesar Rp20.438.199,09. SILPA tersebut terdiri dari ADD sebesar Rp15.459.010,92, Dana Desa (DD) sebesar Rp1.558.496,30, Dana Lain-lain (DLL) sebesar Rp1.353.722,87, Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp169.975,00, serta Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1.896.994,00.

Selain SILPA, dalam forum Musdes juga diungkap adanya kekurangan penyaluran dana yang masih perlu ditindaklanjuti. Kekurangan bayar DBH tercatat sebesar Rp7.617.654,00, kekurangan bayar ADD sebesar Rp57.749.302,00, serta Dana Desa (DD) yang hingga saat ini belum tersalur mencapai Rp156.889.824,00.

Armansyah menegaskan bahwa keterbukaan informasi keuangan desa merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat, sekaligus menjadi langkah awal untuk melakukan perbaikan tata kelola anggaran ke depan.

Pada agenda lainnya, Musdes menyepakati pemanfaatan lahan hibah milik desa untuk pembangunan Gerai KDMP Balansiku. Pembangunan gerai ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa dan membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.

Selain itu, Musdes juga menggelar rapat pergantian pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Melalui musyawarah mufakat, disepakati Andi Jumasnia Febrianti sebagai Ketua, Agus sebagai Sekretaris, Fitriani sebagai Bendahara, serta Basri Alam dan Haeril sebagai Anggota.

Pemerintah Desa Balansiku berharap hasil Musdes ini dapat menjadi pijakan dalam pembenahan pengelolaan keuangan desa serta memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi yang lebih aktif, profesional, dan berkelanjutan.

(pd/kabarsebatik.com)