Sidak DPRD Nunukan Ungkap Buruknya Infrastruktur Pendidikan di SD 005 Sungai Limau

NUNUKAN – Kondisi dunia pendidikan di wilayah perbatasan kembali menjadi sorotan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menemukan fakta memprihatinkan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SD 005 Sungai Limau.

Sidak tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Nunukan Dr Andi Mulyono, SH, MH, Ketua Komisi II Andi Fajrul, SH, serta Ketua Komisi III Ryan Antoni. Hasil peninjauan menunjukkan ironi di balik bangunan sekolah yang relatif baru namun kini justru terbengkalai.

Meski kualitas tenaga pendidik dinilai cukup baik dan penampilan guru terlihat layak, kondisi infrastruktur sekolah justru berbanding terbalik. Salah satu bangunan sekolah yang baru dibangun sekitar dua tahun lalu kini mengalami kerusakan parah akibat pergerakan tanah atau longsor.

“Kami melihat langsung bangunan baru yang seharusnya masih layak pakai, tapi sudah terdampak longsor. Air bahkan merembes masuk ke ruangan. Saat ini ruangan dikosongkan karena sangat membahayakan keselamatan murid dan guru jika tetap digunakan,” ungkap Andi Mulyono kepada wartawan, Senin(02/02).

Tak hanya itu, aspek keamanan lingkungan sekolah juga dinilai sangat minim. Lokasi SD 005 Sungai Limau yang berbatasan langsung dengan semak dan kawasan hutan tidak dilengkapi pagar pengaman.

“Pagar sekolah ini penting, bukan sekadar pembatas, tapi untuk melindungi siswa dari ancaman binatang liar. Rasa aman dan nyaman adalah syarat mutlak dalam proses belajar mengajar,” tegasnya.

Persoalan lain yang tak kalah serius adalah akses jalan menuju sekolah. Kondisi jalan yang rusak parah dinilai membahayakan keselamatan orang tua dan siswa yang setiap hari melintas, baik menggunakan sepeda motor maupun mobil.

“Kalau akses menuju sekolah saja tidak layak, bagaimana pendidikan bisa berjalan maksimal?” ujar Andi.

Selain infrastruktur fisik, DPRD juga menyoroti kesejahteraan guru. Menurut Andi Mulyono, kualitas pendidikan tidak akan terwujud tanpa peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.

“Kami mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap seragam siswa dan penampilan guru. Tapi kesejahteraan guru harus tetap menjadi prioritas utama jika kita ingin menghasilkan output pendidikan yang berkualitas,” katanya.

DPRD Nunukan pun mendesak dinas terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR, untuk segera turun langsung ke lapangan guna menghitung kebutuhan anggaran perbaikan gedung sekolah maupun akses jalan.

“Kami minta ini segera ditindaklanjuti. Jangan menunggu kerusakan semakin parah baru bertindak,” tegasnya.

Hasil pantauan DPRD juga mengungkap bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi di SD 005 Sungai Limau. Di SD 001 Sebatik Timur, misalnya, keterbatasan ruang kelas masih memaksa siswa belajar secara bergantian antara kelas pagi dan sore.

Di akhir kunjungan, Andi Mulyono mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membeda-bedakan perhatian antara sekolah negeri dan swasta.

“Sekolah swasta juga bagian dari sistem pendidikan. Tidak boleh ada sekat. Tujuan kita sama, mencetak generasi berkualitas sesuai standar nasional,” pungkasnya.

Versi kabarsebatik.com