Ketua Komisi II DPRD Nunukan Soroti Jembatan Rapuh di RT 11 Tanjung Harapan, Ingatkan Bahaya Buaya di Sekitar Permukiman

14 Februari 2026, 13:22 WIB

NUNUKAN – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul Syam, S.H., menyoroti kondisi jembatan kayu di RT 11, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan, yang dinilai sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan masyarakat.”Jumat(13/02).

 

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II di DPRD Kabupaten Nunukan itu menyampaikan keprihatinannya setelah melakukan kunjungan lapangan dan melintasi langsung jembatan tersebut. Ia melihat papan jembatan yang sudah lapuk, berlubang, tidak rata, bahkan beberapa bagian terlihat patah dan berpotensi ambruk saat dilalui kendaraan roda dua maupun pejalan kaki.

 

“Kondisi ini sangat membahayakan. Saya sendiri merasakan langsung saat melintas, papan-papannya sudah rapuh dan berlubang. Jika tidak segera ditangani, ini bisa mengancam keselamatan warga,” ujarnya.

 

Menurutnya, jembatan tersebut merupakan akses utama masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, termasuk anak-anak yang berangkat ke sekolah dan warga yang bekerja. Letaknya yang berada di atas perairan menambah tingkat risiko apabila terjadi kecelakaan.

 

Ia juga mengingatkan adanya potensi bahaya lain di sekitar lokasi tersebut, yakni keberadaan buaya di perairan sekitar permukiman warga. “Jangan sampai ada lagi warga yang menjadi korban akibat jembatan rusak maupun karena terjatuh ke bawah lalu diserang buaya. Ini harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.

 

Andi Fajrul Syam menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait agar segera melakukan perbaikan atau pembangunan ulang jembatan dengan konstruksi yang lebih permanen, kokoh, dan aman.

 

“Kita tidak ingin menunggu sampai ada korban. Infrastruktur dasar seperti ini harus menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya.

 

Selain itu, ia meminta dilakukan pendataan menyeluruh terhadap jembatan-jembatan kayu di wilayah pesisir dan permukiman padat penduduk yang kondisinya serupa, agar dapat dimasukkan dalam program prioritas pembangunan daerah.

 

“Kami di DPRD akan terus mengawal aspirasi masyarakat. Keselamatan warga adalah yang utama. Jangan sampai ada lagi korban karena kelalaian penanganan infrastruktur,” pungkasnya.

 

*Versi kabarsebatik.com

Berita Lainnya