Ketua Komisi II DPRD Nunukan Soroti Jalan, Jembatan, dan Layanan Kesehatan di Krayan Timur: “Perbatasan Bukan Halaman Belakang Negara”

NUNUKAN,KRAYAN  – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul Syam, S.H., membagikan catatan lapangan saat melakukan perjalanan menuju Kecamatan Krayan Timur, wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia yang hingga kini masih bergulat dengan persoalan akses dasar.

Perjalanan menuju Krayan Timur, menurut Andi Fajrul Syam, bukan sekadar lintasan geografis, melainkan potret nyata tantangan pembangunan di wilayah perbatasan. Jalan yang dilalui bukan hanya rusak, tetapi dipenuhi lumpur tebal yang membuat kendaraan berjalan pelan, bahkan lebih mirip merayap.

“Ini bukan uji nyali, tapi uji kebijakan,” ujar Andi Fajrul Syam menggambarkan kondisi medan yang harus dilalui warga setiap hari.

Di sepanjang perjalanan, hamparan sawah dan kebun warga tampak subur. Padi, nanas, dan berbagai hasil pertanian tumbuh dengan baik, menandakan besarnya potensi ekonomi Krayan Timur. Namun potensi itu, kata dia, tergerus oleh mahalnya ongkos logistik akibat buruknya akses jalan.

“Bagaimana hasil panen itu bisa bersaing, kalau dari ladang ke jalan utama saja sudah seperti ekspedisi alam liar? Satu karung beras harus melewati lumpur seperti ini, berapa biaya tambahannya, berapa tenaga yang terkuras,” ungkapnya.

Kondisi semakin mengkhawatirkan saat rombongan melewati sebuah jembatan kayu yang sudah miring, dengan papan yang mulai renggang. Kendaraan melintas perlahan, sementara warga terlihat menyeberang seolah telah terbiasa dengan risiko.“Yang paling menyentuh adalah ketika keterbatasan itu sudah dianggap normal. Padahal tidak seharusnya,” tegasnya.

Selain infrastruktur, Andi Fajrul Syam juga menyoroti layanan kesehatan. Hingga kini, Krayan Timur belum memiliki puskesmas yang layak dan masih mengandalkan puskesmas pembantu (postu). Dalam kondisi darurat medis, warga harus menempuh perjalanan berlumpur dan melewati jembatan yang rawan.

“Untuk wilayah perbatasan, ini bukan sekadar kekurangan fasilitas. Ini soal keadilan pelayanan dasar,” katanya.

Ia mengakui sering muncul alasan klasik terkait kewenangan provinsi atau pemerintah pusat. Namun menurutnya, rakyat tidak memilih kewenangan, melainkan memilih pemimpin.

“Pemimpin bukan hanya tahu batas administrasi, tapi mau memperjuangkan, meski itu bukan domain langsungnya,” tegas Ketua Komisi II DPRD Nunukan tersebut.

Ia menilai lambatnya perputaran ekonomi di wilayah perbatasan salah satunya disebabkan oleh persoalan akses. Biaya logistik tinggi, harga barang mahal, dan daya saing produk lokal melemah—semua tergambar jelas dari jalan berlumpur dan jembatan miring yang dilewati warga setiap hari.

“Krayan Timur bukan tempat untuk dikunjungi lalu dilupakan. Ia adalah cermin, apakah kita benar-benar menjadikan perbatasan sebagai prioritas, atau hanya prioritas dalam pidato,” ujarnya.

Andi Fajrul Syam menegaskan, perbatasan bukanlah halaman belakang negara, melainkan wajah depan Indonesia. Selama warga masih harus melintasi jalan rusak dengan rasa was-was dan layanan kesehatan masih sangat terbatas, maka pekerjaan pembangunan belum selesai.

“Warga melewati semua ini bukan karena hobi, tetapi karena tidak ada pilihan,” pungkasnya.

*Versi kabarsebatik.com