DPRD Nunukan Perkuat Sektor Bahari, Komisi II Gandeng Universitas Airlangga

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menunjukkan komitmen serius dalam mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kerja sama riset dan pengembangan dengan akademisi Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya.

Pertemuan yang berlangsung belum lama ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Nunukan, Ketua Komisi II DPRD Nunukan Andi Fajrul Syam, SH, serta Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan, Ramsah. Agenda utama pertemuan difokuskan pada pembahasan pengelolaan wilayah bahari serta upaya pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Nunukan.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menegaskan bahwa secara geografis Kabupaten Nunukan berada di beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kekayaan sumber daya laut yang sangat besar. Namun demikian, potensi tersebut perlu dikelola secara terencana dan berbasis kajian ilmiah agar mampu memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi masyarakat.

“Kerja sama dengan institusi pendidikan seperti Universitas Airlangga sangat penting. Kami ingin kebijakan pembangunan sektor bahari di Nunukan benar-benar didasarkan pada riset yang kuat, sehingga potensi rumput laut maupun perikanan tangkap bisa naik kelas dan berdaya saing,” ujar Andi Fajrul.

Dalam rapat bersama tim ahli dari UNAIR tersebut, sejumlah poin krusial turut dibahas. Di antaranya adalah kajian lingkungan perairan guna memastikan aktivitas ekonomi bahari tetap selaras dengan kelestarian ekosistem laut di wilayah perbatasan.

Selain itu, peningkatan kapasitas nelayan lokal juga menjadi perhatian, khususnya melalui program edukasi dan pendampingan agar hasil laut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Penguatan jejaring distribusi juga dibahas sebagai langkah mendukung kemandirian ekonomi daerah berbasis kelautan.

Pihak Universitas Airlangga menyambut baik inisiatif DPRD Nunukan dan menyatakan kesiapan untuk bersinergi dalam penyusunan kajian serta rekomendasi kebijakan. Kolaborasi legislatif dan akademisi ini diharapkan mampu menghasilkan policy brief yang aplikatif dan berkelanjutan bagi pembangunan sektor bahari di Kabupaten Nunukan.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan, Ramsah, menambahkan bahwa hasil pertemuan tersebut akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja nyata. Program tersebut direncanakan masuk dalam penganggaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada tahun berjalan, pungkasnya.

*Versi kabarsebatik.com/oz