Bukan Sekadar Mengatur Lalu Lintas, Satlantas Polres Nunukan Hadir Melayani Masyarakat
7 November 2026,
14:31
WIB
NUNUKAN – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus menghantui nelayan di wilayah perbatasan Sebatik kembali menuai sorotan serius. Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan menggelar pertemuan strategis guna mencari solusi nyata atas krisis energi yang kian menekan denyut ekonomi masyarakat pesisir.Senin(05/26).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul, S.H., didampingi Sekretaris Komisi II Ramsah, serta dihadiri Plt. Kepala Dinas Perikanan Nunukan, Juni Mardiansyah. Turut hadir pihak penyalur BBM, yakni pengelola SPBB dari PT Kaltara Energi Bahari dan PT Cahaya Sidenreng.
Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti antrean panjang nelayan serta kuota BBM yang dinilai tidak mencukupi. Andi Fajrul menegaskan, persoalan BBM nelayan bukan sekadar kendala teknis, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat pesisir perbatasan.
“Kami menerima banyak aspirasi dari nelayan. Mereka kesulitan melaut karena stok BBM di SPBB sering habis atau sulit diakses. Ini tidak bisa dibiarkan. Semua pihak harus duduk bersama dan mencari solusi konkret,” tegas Andi Fajrul.
“Ia menambahkan, DPRD tidak ingin persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan, sementara nelayan terus menjadi pihak yang paling dirugikan.
Senada dengan itu, Sekretaris Komisi II Ramsah menekankan pentingnya sinkronisasi data nelayan sebagai dasar penyaluran BBM subsidi. Ia meminta pengelola SPBB agar lebih kooperatif dan transparan dalam mendistribusikan kuota yang tersedia.
“Data nelayan harus sinkron. Jangan sampai yang benar-benar nelayan justru tidak kebagian, sementara yang tidak berhak malah menikmati,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perikanan Nunukan Juni Mardiansyah menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan validasi data nelayan aktif melalui Kartu Kusuka, guna memastikan BBM subsidi tepat sasaran.
Di sisi lain, perwakilan pengelola SPBB dari PT Kaltara Energi Bahari dan PT Cahaya Sidenreng, Ruslan, memaparkan sejumlah kendala di lapangan, mulai dari persoalan logistik hingga keterbatasan pasokan BBM yang diterima dari Pertamina.
Poin-Poin Kesepakatan Pertemuan:
Optimalisasi distribusi BBM, dengan memperketat pengawasan di SPBB agar BBM subsidi benar-benar dinikmati nelayan kecil.
Pembaruan data nelayan aktif oleh Dinas Perikanan sebagai dasar penyaluran BBM yang lebih akurat.
DPRD Nunukan akan mengusulkan peninjauan ulang kuota BBM untuk wilayah Sebatik jika kebutuhan riil di lapangan terbukti meningkat.
Menutup pertemuan, Komisi II DPRD Nunukan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pihak swasta pengelola SPBB.
“Tujuannya satu, jangan sampai nelayan Sebatik berhenti melaut hanya karena bio solar. Ekonomi perbatasan harus tetap bergerak,” pungkas Ramsah.
(kabarsebatik.com)OZ
