DPRD Kabupaten Nunukan Lakukan Evaluasi terhadap RS Pratama Sungai Taiwan

SEBATIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menyoroti berbagai temuan memprihatinkan di Rumah Sakit Pratama Sebatik . Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Muliyono, SH, MH, menegaskan bahwa kondisi yang ada tidak bisa ditutupi karena fakta di lapangan dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Peninjauan tersebut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan Dr. Andi Muliyono, SH, MH, Ketua Komisi II Andi Fajrul Syam, SH, Ketua Komisi III Rian Antoni, serta Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan Ramsah. Kehadiran lintas komisi ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam melihat langsung kondisi riil fasilitas kesehatan yang menjadi andalan masyarakat Sebatik.”Senin(02/02).

Dalam peninjauan tersebut, Andi Muliyono mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi prasarana rumah sakit, mulai dari dinding hingga pintu ruangan yang dinilai sudah tidak layak. Ia menyebutkan, cat dinding yang memudar dan mudah menempel saat tersentuh sangat mengganggu kenyamanan pasien maupun keluarga pasien. “Ini tampilan sebuah rumah sakit atau puskesmas, seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD mengapresiasi adanya ruangan operasi yang telah disiapkan. Namun hal itu justru menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan perencanaan. Menurut Andi Muliyono, perlu kejujuran dalam menilai apakah dari segi perencanaan dan kesiapan sumber daya sudah benar-benar matang, atau hanya sebatas memenuhi tampilan demi kepentingan penilaian akreditasi. “Jangan sampai kemampuan yang ada itu dibuat-buat, padahal kenyataannya belum mampu,” tegasnya.

Ia juga menyoroti minimnya tenaga kesehatan di RS Pratama Sebatik. Kondisi ini dinilai tidak seimbang dengan pembangunan ruangan-ruangan yang ada. DPRD menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat melihat realita pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia yang masih mengalami ketimpangan.

Andi Muliyono menegaskan, persoalan kesehatan tidak bisa dilihat dari sudut pandang seremonial. Menurutnya, seseorang mungkin masih bisa tertawa jika belum pernah merasakan berada dalam kondisi sakit atau mendampingi keluarga di rumah sakit. Namun bagi mereka yang pernah merasakan, ketidaknyamanan layanan kesehatan adalah persoalan serius yang menyangkut kemanusiaan.

Terkait penggunaan anggaran pembangunan RS Pratama, DPRD mengajak semua pihak untuk bersama-sama melihat peruntukan anggaran secara jujur dan terbuka. Ia mencontohkan, jangan sampai fasilitas dipaksakan seolah-olah sudah siap hanya demi kunjungan pejabat, seperti jalan berlubang yang ditutup sementara agar terlihat mulus. “Kalau memang berlubang, biarkan terlihat berlubang supaya pemerintah tahu bahwa itu perlu perhatian dan anggaran,” katanya.

Menurut DPRD, kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas utama karena keduanya saling berkaitan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. “Percuma sehat tanpa pendidikan, dan percuma berpendidikan jika sakit. Keduanya harus seiring,” tambah Andi Muliyono.

Sebagai wakil rakyat dari wilayah perbatasan, ia menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memprioritaskan layanan kesehatan di Sebatik. Pasalnya, dalam kondisi darurat atau kritis, masyarakat sangat kesulitan mendapatkan penanganan medis yang cepat dan memadai. “Ini bukan soal keluhan, tapi soal nyawa,” pungkasnya.

*Versi: kabarsebatik.com