Atasi Kelangkaan BBM Nelayan Sebatik, Komisi II DPRD Nunukan Gelar Pertemuan Strategis dengan Dinas Perikanan

NUNUKAN – Jeritan nelayan di wilayah perbatasan kembali menggema. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya Solar subsidi, kian menjerat kehidupan nelayan Pulau Sebatik. Menyikapi kondisi genting tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan bergerak cepat dengan menggelar pertemuan strategis bersama Dinas Perikanan, sebagai langkah awal membongkar akar persoalan krisis energi di garis depan NKRI.

Pertemuan yang digelar hari ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul, didampingi Sekretaris Komisi II Ramsah, bersama Plt. Kepala Dinas Perikanan Nunukan, Juni Mardiansyah. Fokus utama pertemuan ini adalah mencari solusi konkret atas kelangkaan BBM yang telah melumpuhkan aktivitas melaut nelayan Sebatik.

Krisis Energi di Wilayah Perbatasan

Kelangkaan BBM bukan sekadar persoalan teknis, tetapi telah berdampak sistemik. Banyak nelayan terpaksa tidak melaut karena ketiadaan Solar, yang berujung pada anjloknya pendapatan keluarga nelayan dan terganggunya pasokan ikan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.

Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Kami mendengar langsung jeritan para nelayan. Ini bukan isu kecil. Pertemuan ini menjadi langkah nyata untuk membedah titik sumbatan—apakah di kuota, distribusi, atau regulasi yang justru menyulitkan nelayan kecil,” tegas Andi Fajrul.

Ia menekankan, fungsi pengawasan DPRD harus hadir memastikan hak nelayan terpenuhi, terlebih mereka berada di wilayah strategis perbatasan negara.

Dorong Pengawasan dan Ketepatan Sasaran

Senada dengan itu, Sekretaris Komisi II DPRD Nunukan, Ramsah, menyoroti pentingnya pengawasan distribusi agar BBM subsidi tepat sasaran.

“Kita ingin memastikan setiap tetes BBM subsidi benar-benar sampai ke tangan nelayan Sebatik yang berhak. Jangan sampai ada kendala administratif atau permainan distribusi yang membuat mereka gagal melaut,” ujar Ramsah.

Komitmen Dinas Perikanan

Menanggapi sorotan DPRD, Plt. Kepala Dinas Perikanan Nunukan, Juni Mardiansyah, memaparkan kondisi riil di lapangan. Ia mengakui masih terdapat tantangan dalam pendataan dan administrasi nelayan penerima BBM subsidi.

Namun demikian, pihaknya berkomitmen melakukan pembenahan, termasuk mempermudah proses surat rekomendasi nelayan agar akses BBM lebih transparan, cepat, dan efisien.

Poin Penting Hasil Pertemuan

Dari pertemuan strategis tersebut, sejumlah langkah krusial mengemuka:

Sinkronisasi Data: Pembaruan data nelayan penerima BBM subsidi agar sesuai dengan jumlah armada aktif di Sebatik.

Koordinasi Lintas Sektoral: Penguatan pengawasan bersama antara DPRD, Dinas Perikanan, serta pihak penyalur BBM (SPBU/SPBN).

Usulan Penambahan Kuota: Mengkaji urgensi penambahan kuota BBM khusus nelayan wilayah perbatasan untuk diajukan ke Pertamina dan BPH Migas.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik penyelesaian krisis BBM di Pulau Sebatik. Nelayan di wilayah perbatasan tak seharusnya terus dihantui kelangkaan energi saat mereka menjadi garda terdepan ekonomi dan kedaulatan maritim bangsa.

*Versi kabarsebatik.com/oz