Bukan Sekadar Mengatur Lalu Lintas, Satlantas Polres Nunukan Hadir Melayani Masyarakat
7 November 2026,
14:31
WIB
SEBATIK TIMUR– Pemerintah Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 dan Daftar Usulan RKPDes (DU-RKPDes) Tahun 2028, Selasa (15/9/2026).
Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan sekaligus menentukan skala prioritas yang akan diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Musrenbangdes turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan, Dr. Andi Mulyono, S.H., M.H., Camat Sebatik Timur, Wakil Ketua BPD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), TNI dan Polri, masyarakat Desa Sungai Nyamuk, kepala sekolah dan guru, serta kader Posyandu.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan Dr. Andi Mulyono menilai sejumlah usulan yang disampaikan masyarakat dalam forum tersebut bukan sekadar keinginan, melainkan kebutuhan yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“Usulan-usulan masyarakat tadi tentunya bukan menjadi suatu keinginan, tetapi menjadi kebutuhan. Contohnya mengenai jembatan Sungai Nyamuk yang harus segera mendapat perhatian,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi jembatan yang sudah mengalami kerusakan perlu segera ditangani karena menyangkut akses dan aktivitas masyarakat. Selain infrastruktur, masyarakat juga mengusulkan peningkatan insentif bagi ketua RT dan petugas Posyandu.
Ia menilai peningkatan insentif tersebut relevan dengan kondisi perekonomian saat ini, ketika kebutuhan masyarakat terus meningkat.
“Sebagai wakil rakyat, kita tidak boleh tinggal diam. Aspirasi ini harus segera kita kawal, termasuk menjaga kestabilan penganggaran sehingga pelaksanaan program yang diinginkan masyarakat Sungai Nyamuk dapat maksimal,” katanya.
Andi menegaskan DPRD Nunukan akan terus mengawal aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan Sebatik. Namun, ia mengingatkan bahwa seluruh usulan pembangunan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan dan porsi anggaran daerah agar pemerataan pembangunan antarwilayah tetap terjaga.
“Kami sebagai wakil rakyat tidak pernah berhenti mengawal aspirasi ini. Tetapi kami juga meminta kepada dinas terkait agar melihat porsi anggaran dan bagaimana menyeimbangkan pemerataan terhadap setiap dapil, kecamatan, dan desa yang ada di Kabupaten Nunukan,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, Komisi I DPRD Nunukan, kata Andi, juga memberikan perhatian serius. Ia menyebut masih terdapat sekolah di Kabupaten Nunukan yang telah berdiri selama puluhan tahun namun belum memperoleh dukungan anggaran pembangunan secara maksimal.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pendidikan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik.
“Kami sangat antusias dan optimistis dalam hal pembangunan, terutama pendidikan yang menjadi salah satu bidang yang kami tangani. Ada beberapa sekolah yang sudah puluhan tahun belum mendapatkan anggaran maksimal. Namun kami tidak hanya melihat sekolahnya, peningkatan sumber daya manusia guru juga perlu dilakukan karena keduanya merupakan satu kesatuan,” tuturnya.
Andi juga mengakui setiap daerah memiliki kepentingan untuk memperjuangkan kebutuhan wilayahnya masing-masing. Karena itu, menurut dia, banyaknya usulan dalam Musrenbangdes merupakan hal yang wajar.
Namun, ia menekankan pemerintah daerah tetap harus menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
“Usulan boleh disampaikan, tetapi pemerintah juga akan melihat mana yang lebih prioritas dan paling dibutuhkan masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan penerangan menjadi kebutuhan utama yang harus mendapat perhatian dan direalisasikan,” pungkasnya.
Musrenbangdes Sungai Nyamuk diharapkan tidak berhenti sebagai forum penyampaian aspirasi, tetapi menjadi bagian dari proses penganggaran yang mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam program pembangunan yang konkret dan terukur.(Humas Desa).pD
