Bukan Sekadar Mengatur Lalu Lintas, Satlantas Polres Nunukan Hadir Melayani Masyarakat
7 November 2026,
14:31
WIB
NUNUKAN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nunukan memperkuat sinergi bersama jajaran pimpinan kecamatan dan unsur masyarakat melalui Rapat Koordinasi Penguatan Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini terhadap perkembangan situasi wilayah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Rabu (30/9/2026).
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Survei Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) Tahun 2026. Kegiatan diikuti unsur Forkopimcam Sebatik Timur, Sebatik Utara, unsur Kecamatan Sebatik Tengah, TNI-Polri, kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh perempuan.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Hasan Basri, menekankan pentingnya mengubah hasil diskusi menjadi langkah nyata di lapangan. Menurutnya, kewaspadaan dini tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi harus diwujudkan melalui aksi bersama.
“Kita jangan terlalu banyak diskusi, tetapi kita harus perbanyak aksi,” tegas Hasan Basri
Ia menjelaskan, kecamatan memiliki posisi strategis karena menjadi pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sekaligus mengoordinasikan desa hingga ke tingkat RT. Kondisi tersebut dinilai sangat penting dalam membangun sistem deteksi dini terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Deteksi dini itu penting mulai dari bawah. Dengan begitu, kita bisa memetakan semua masalah, kemudian bisa diputuskan bersama di tingkat kabupaten,” jelasnya.
Hasan menambahkan, semakin cepat suatu persoalan diketahui, maka semakin cepat pula langkah penanganan dapat dilakukan. Karena itu, koordinasi berjenjang mulai dari RT, desa, kecamatan hingga pemerintah kabupaten harus berjalan secara efektif.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan turut menjadi bahan pembahasan, di antaranya isu daerah otonomi baru (DOB) yang belum selesai, penyalahgunaan narkoba, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), trafficking, pendirian rumah ibadah serta berbagai aktivitas ilegal lainnya.
“Hal-hal yang kami dapat dari diskusi ini akan kami bawa ke rapat tingkat pimpinan dalam forum komunikasi pimpinan daerah. Apa yang tidak bisa diputuskan di tingkat pemerintah daerah akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan. Untuk persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti DOB, tentu akan kami teruskan,” ungkapnya.
Menurut Hasan, upaya pencegahan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah. Pemerintah daerah melalui Kesbangpol juga memiliki sejumlah forum yang dapat membantu melakukan deteksi dini, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
“Yang selalu kita lakukan adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sebelum masalah membesar dan menimbulkan dampak sosial, kita lakukan deteksi dini,” katanya.
Ia menyebutkan, sistem pemerintahan hingga tingkat RT menjadi salah satu kekuatan dalam mendeteksi persoalan sejak awal. Informasi dari masyarakat dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan aparat untuk mengambil langkah penanganan secara bertahap dan terukur.
“Kesiapan-kesiapan tertentu dilakukan oleh Kesbangpol selaku yang mengoordinir untuk keamanan dan kenyamanan daerah kita,” tambah Hasan.
Hasan juga berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti sebatas forum diskusi. Persoalan yang telah diidentifikasi harus ditindaklanjuti melalui aksi bersama dengan melibatkan masyarakat.
“Kita harapkan diskusi ini tidak berhenti di sini saja, tetapi menjadi aksi kita bersama. Masalah trafficking, TPPO, hal-hal ilegal lainnya akan menjadi aksi bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan keamanan.
“Tanpa keterlibatan masyarakat, pemerintah juga tidak akan berdaya. Kita harapkan ada sinergi antara masyarakat dengan pemerintah dalam menanggulangi isu TPPO, narkoba, pendirian rumah ibadah dan aliran-aliran radikal,” pungkasnya.
Sementara itu Kapolsek Sebatik Timur, IPTU Didik Triastoro, S.H., M.H., sinergi tiga pilar di wilayah Sebatik juga menjadi bagian penting dalam merespons potensi kerawanan. TNI, Polri, pemerintah desa, Bhabinkamtibmas,Bhabinpotmal maupun unsur terkait terus didorong untuk memperkuat koordinasi agar setiap perkembangan situasi dapat segera ditangani.
Koordinasi yang cepat dinilai menjadi kunci dalam mencegah persoalan berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan keterlibatan pemerintah, aparat dan masyarakat, berbagai potensi kerawanan di wilayah Sebatik diharapkan dapat diantisipasi sejak dini.(PD).
