Andi Fajrul Syam Dorong PM-AAS di Nunukan Berbasis Kondisi Lahan, Soroti Persoalan Drainase

23 September 2026, 15:35 WIB

NUNUKAN – Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, S.H., M.Pi., mendorong agar Program Pertanian Modern–Advanced Agricultural System (PM-AAS) di Kalimantan Utara tidak berhenti pada penerapan teknologi dan mekanisasi, tetapi benar-benar disesuaikan dengan kondisi lahan serta kebutuhan nyata petani di lapangan.Rabu(23/09).

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan yang dilaksanakan BRMP Kaltara terkait Program PM-AAS. Kehadiran Fajrul Syam dalam kegiatan tersebut sekaligus untuk menyuarakan berbagai persoalan yang masih dihadapi petani padi dan penyuluh dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Menurutnya, berdasarkan pengamatan di lapangan, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya produktivitas padi yang relatif rendah, serangan hama, kerusakan tanaman yang banyak terjadi di bagian tengah hamparan, kondisi lahan yang berdekatan dengan laut, karakter tanah yang berlumpur atau semi-gambut, serta sistem sirkulasi dan pembuangan air yang belum optimal.

“Produktivitas padi masih relatif rendah. Selain itu, ada serangan hama, kerusakan tanaman yang banyak terjadi di bagian tengah hamparan, kondisi lahan yang berdekatan dengan laut, karakter tanah yang berlumpur atau semi-gambut, serta yang paling penting adalah sistem sirkulasi dan pembuangan air yang belum optimal,” ujar Andi Fajrul Syam.

Ia menilai penerapan PM-AAS perlu diawali dengan pendekatan yang benar-benar spesifik lokasi. Modernisasi pertanian, kata dia, harus dimulai dari pemetaan kondisi lahan, pembagian blok, identifikasi tanah dan air, pemilihan varietas, pola tanam, pemupukan, pengelolaan air dan drainase, monitoring hama, hingga proses panen.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap produktivitas dan biaya produksi sehingga setiap keputusan budidaya dapat diukur secara jelas.

“Dengan tahapan tersebut, setiap keputusan budidaya dapat lebih tepat, terukur, spesifik lokasi, dan benar-benar berorientasi pada peningkatan hasil serta kesejahteraan petani,” katanya.

Fajrul Syam memberikan perhatian khusus terhadap persoalan drainase. Menurutnya, tata kelola air menjadi salah satu faktor fundamental yang harus diselesaikan sebelum penggunaan varietas, benih, pupuk maupun mekanisasi diperluas.

“Sebagus apa pun varietas, benih, pupuk dan mekanisasi yang digunakan, jika tata kelola air dan pembuangan air tidak diselesaikan, maka risiko genangan, serangan penyakit dan kerusakan tanaman tetap akan tinggi,” tegasnya.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan bersama pihak terkait melakukan pemetaan blok serta menyusun desain sirkulasi dan pembuangan air secara jelas sebelum program diperluas.

Menurutnya, pemetaan tersebut penting untuk mengetahui dari mana air masuk, bagaimana air didistribusikan di dalam hamparan, serta bagaimana air dibuang ketika terjadi kelebihan.

“Jangan sampai kita langsung berbicara teknologi modern, tetapi persoalan dasar seperti tata air belum diselesaikan. Infrastruktur dan sistem drainase harus menjadi bagian penting dalam perencanaan PM-AAS,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Nunukan itu juga menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pendampingan petani.

Menurutnya, penyuluh tidak hanya dibutuhkan ketika program mulai berjalan, tetapi harus terus mendampingi petani dalam setiap tahapan budidaya, mulai dari persiapan lahan hingga evaluasi hasil panen.

Fajrul Syam juga mendorong agar penyuluh mendapatkan dukungan dan insentif berbasis kinerja yang terukur, terutama apabila pendampingan yang dilakukan mampu meningkatkan produktivitas petani secara konsisten.

“Tujuan akhirnya sederhana. Teknologi boleh modern, tetapi hasilnya harus nyata. Produktivitas meningkat, biaya terkendali, risiko berkurang, dan kesejahteraan petani ikut meningkat,” pungkasnya.

Ia berharap implementasi PM-AAS di Nunukan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah, dengan tetap memperhatikan karakteristik lahan, tata kelola air, serta kebutuhan petani di lapangan.(adv).

Berita Lainnya